PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Edisi Desember 2020 mengungkapkan optimisme tanda-tanda pemulihan ekonomi Tahun 2020 ini meningkat meskipun kecepatan dan kekuatannya bervariasi.
“Meskipun kondisi 2020 sangat dipengaruhi Covid-19, kita melihat ada tanda-tanda pemulihan di berbagai hal meskipun dari sisi kecepatan dan kekuatannya bervariasi,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Menkeu mengatakan, optimisme dari pemulihan ekonomi akan semakin meningkat dengan perkembangan vaksin yang akan digratiskan mulai tahun 2021. Namun ini tidak bisa menggantikan pentingnya menjaga disiplin kesehatan karena untuk mencapai herd immunity masih akan dibutuhkan proses yang cukup panjang dari vaksin ini.
Oleh karena itu, semua orang harus tetap menjaga protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah akan terus menyediakan dan memastikan efektifitas vaksin juga pengendalian kasus dan peningkatan jumlah Covid-19.
Menkeu melanjutkan, indikator ekonomi yang mulai menunjukkan pemulihan/pembalikan didukung oleh beberapa hal seperti konsumsi listrik, inflasi yang mulai positif, indeks mobilitas masyarakat, belanja barang dan belanja bansos yang melonjak tinggi. Secara keseluruhan belanja pemerintah pusat tumbuh hampir 20%.
Pada sisi ekspor-impor, ia mengatakan perkembangan bulan ke bulannya (month to month) mulai positif. Bulan November ada beberapa indikator yang menggambarkan pemulihan itu terjadi dan berlanjut. Kemudian Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur sudah mulali masuk zona positif, investasi atau PMTB kontraksinya mulai menurun.
Menkeu Sri Mulyani menekankan kinerja APBN sampai November masih sesuai dengan Perpres 72 meskipun ada perubahan di komposisinya namun secara keseluruhan, masih sesuai.
“Yang paling penting APBN 2020 ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat dilihat dari jumlah output, outcome dan penerima manfaat untuk membantu dan melindungi masyarakat dari Covid, dari dampak kontraksi ekonomi dan memulihkannya kembali. APBN akan tetap dijaga sehat untuk menjalankan fungsinya untuk stabilisasi, alokasi dan distribusi,” katanya.
Untuk tahun 2021, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan termasuk vaksinasi yang semua akan ditanggung APBN. Dana-dana PEN yang tidak tersalurkan atau tidak digunakan terutama bidang kesehatan tahun 2020, semua otomatis akan digunakan untuk vaksinasi tahun 2021.
