PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar
melakukan penegakan hukum perpajakan dengan menyitas aset wajib pajak berupa kendaraan bermotor.
Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Gianyar Raden Heru Lelono mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian kegiatan penagihan aktif yang telah dilakukan kepada wajib pajak.
“Penyitaan ini merupakan langkah terakhir bagi juru sita untuk melakukan penagihan atas tunggakan yang ada, sebelumya sudah kita sampaikan surat paksa, sebelumnya lagi ada surat teguran dan lain sebagainya,” Raden Heru Lelono dikutip dari laman DJP hari ini.
Raden mengatakan, kegiatan penyitaan dalam rangka penagihan ini mendapat perhatian khusus dari pimpinan kantor pajak. Menurutnya, kepala kantor terus meminta penagihan aktif dijalankan dan jika diperlukan wajib dilaksanakan penyitaan.
Dalam kegiatan tersebut, dia menyatakan bahwa proses penyitaan berjalan lancar. Menurutnya, wajib pajak sebagian besar juga kooperatif dalam kegiatan penagihan aktif tersebut.
Dasar hukum pelaksanaan penyitaan yang merupakan bagian dari proses penagihan pajak tertuang pada Undang-Undang (UU) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penyitaan dilaksanakan atas objek sita, yaitu barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 15 UU PPSP). Adapun yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda atau hak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 16 UU PPSP).
Pasal 14 ayat (1) UU PPSP menerangkan penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya di pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.
Adapun yang dimaksud dengan penguasaannya berada di pihak lain, misalnya, disewakan atau dipinjamkan. Sementara itu, maksud dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan.
Pada dasarnya, penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak. Namun, dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak.
