Tag: UU Cipta Kerja

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan sisa hasil usaha atau SHU badan Koperasi yang diterima oleh anggota koperasi dikecualikan dari objek ...

PajakOnline.com—Pemerintah menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dapat meningkatkan penerimaan negara, termasuk dari sektor ...

PajakOnline.com—Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera melakukan perbaikan atau revisi atas Undang-Undang (UU) ...

PajakOnline.com—Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) seperti dikutip dari ...

PajakOnline.com—Pemerintah masih yakin, penolakan terhadap UU Cipta Kerja disebabkan misinformation. Karena itu, pemerintah merasa perlu memperbanyak sosialisasi. Hal itu tentu ...

PajakOnline.com—Undang-undang (UU) Cipta Kerja, atau Omnibus Law Cipta Kerja, adalah UU super. Ada sekitar tujuh puluh sembilan UU yang terkena ...

PajakOnline.com—Sebanyak 12 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) segera diubah untuk pelaksanaan omnibus law atau UU Cipta ...

PajakOnline.com—Klaster perpajakan dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) memuat relaksasi pajak penghasilan (PPh) yang akan memberikan keuntungan bagi para pelaku ...

PajakOnline.com—Sebanyak 153 perusahaan akan menanamkan modalnya ke Indonesia setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). "Bagaimana investasi ke depan pasca-UU ...

PajakOnline.com—Pemerintah kini mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap hasil pertambangan batu bara. Ketentuan tersebut menjadi salah satu bagian dari ...

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) akan membuat sistem pajak di Indonesia lebih sederhana dan lebih mudah. ...