PajakOnline.com—Siapa yang termasuk pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)? Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 dan mulai berlaku 1 Januari 2005. Ini pihak-pihan yang dapat menjadi pemungut PPN dan PPnBM.
| Instansi Pemerintah : | |
| a. | Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; |
| b. | Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten atau Kota. |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 yang dimaksud dengan :
| 1. | Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota. |
| 2. | Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. |
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA
UMUM
Saat Pemungutan
Pemungutan PPN dan PPn BM dilakukan pada saat pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN kepada PKP Rekanan Pemerintah.
Saat Penyetoran Oleh Bendaharawan Pemerintah
PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan.
Saat Pencatatan Penyetoran Pajak Oleh KPKN
Pencatatan penyetoran PPN dan PPn BM yang dipungut oleh KPKN dilakukan pada saat pemungutan PPN dan PPn BM, yaitu pada saat pembayaran oleh KPKN kepada PKP Rekanan Pemerintah.
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal :
a. | pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; |
b. | pembayaran untuk pembebasan tanah; |
c. | pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipung dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; |
d. | Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA; |
e. | pembayaran atas rekening telepon; |
f. | pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau |
g. | pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai |
TATA CARA PEMUNGUTAN
Dasar Pemungutan
Dasar pemungutan PPN dan PPn BM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPKN sebagaimana tersebut dalam SPM.
Jumlah PPN atau PPn BM yang Dipungut
a. | Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran. |
b. | Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping terutang PPN juga terutang PPn BM, maka jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut adalah sebagai berikut : Dalam hal terutang PPn BM sebesar 20%, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPn BM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran. |
c. | Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPn BM tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah. Batas jumlah pembayaran sebesar Rp.1.000.000,00 tersebut hendaknya diartikan termasuk PPN dan PPn BM. |
Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran
| a. | PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. | |
| b. | SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah. | |
| c. | Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPn BM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPn BM yang terutang pada Faktur Pajak. | |
| d. | Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga) : | |
| – | lembar ke-1 untuk Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai Pemungut PPN. | |
| – | lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan Pemerintah. | |
| – | lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Bendaharawan Pemerintah atau KPKN. | |
| e. | Dalam hal pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangka 5 (lima). Setelah PPN dan atau PPn BM disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut : | |
| – | lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah. | |
| – | lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN. | |
| – | lembar ke-3 untuk PKP Rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN. | |
| – | lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos. | |
| – | lembar ke-5 untuk pertinggal Bendaharawan Pemerintah. | |
| f. | Dalam hal pemungutan oleh KPKN, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut : | |
| – | lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah. | |
| – | lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN. | |
| – | lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN. | |
| – | lembar ke-4 untuk pertinggal KPKN. | |
| g. | Pada lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungut wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal ……………” dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah. | |
| h. | Pada setiap lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dan SSP sebagaimana dimaksud pada huruf f oleh KPKN yang melakukan pemungutan dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM. | |
| i. | SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2 sebagaimana dimaksud pada huruf f dibubuhi cap “TELAH DIBUKUKAN” oleh KPKN. | |
| j. | Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan atau PPn BM. | |
TATA CARA PELAPORAN
| a. | Bendaharawan Pemerintah Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPn BM diwajibkan melaporkan PPN dan PPn BM yang telah dipungut dan disetor, setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan Pemerintah terdaftar dengan menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai” yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan, yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut : | |
| – | lembar ke-1, dilampiri Faktur Pajak lembar ke-3 untuk KPP. | |
| – | lembar ke-2, untuk KPKN. | |
| – | lembar ke-3, untuk arsip Bendaharawan Pemerintah. | |
| b. | KPKN | |
| – | KPKN setiap hari kerja menyampaikan lembar ke-3 Faktur Pajak yang telah dibubuhi catatan nomor dan tanggal advis kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan Surat Pengantar. | |
| – | Dalam hal tidak ada Faktur Pajak yang disampaikan pada hari itu, Surat Pengantar tetap dibuat dengan catatan “Faktur Pajak NIHIL”. | |
Mekanisme Pelaporan oleh PKP Rekanan
| – | Untuk PKP Rekanan, jumlah pembayaran yang telah diterima dari Pemungut PPN dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak diterimanya pembayaran |
| – | Apabila pembayaran diterima dari KPKN, dilaporkan di SPT Masa PPN pada Masa Pajak sesuai dengan tanggal mesin kas register dan dilaporkan pada Formulir 1195 A3 |
Yang termasuk pemungut PPN :
Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan minyak dan gas.
(berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 31 januari 2005 dan berlaku surut sejak 1 Januari 2005)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
| 1. | Kontraktor adalah Kontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi. |
| 2. | Rekanan adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau Pajak kepada Komtraktor. |
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Kontraktor dalam hal :
a. | pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; |
b. | pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; |
c. | pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT PERTAMINA (Persero); |
d. | pembayaran atas rekening telepon; |
e. | pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau |
f. | pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. |
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH KONTRAKTOR KONTRAK BAGI HASI, KONTRAKTOR KONTRAK KARYA, DAN KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
UMUM
Saat Pemungutan
Pemungutan PPN dan atau PPn BM dilakukan sesuai dengan saat pembuatan Faktur Pajak Standar oleh Rekanan
Saat Penyetoran
PPN dan atau PPn BM yang dipungut disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat pada hari ke 15 (lima belas) setelah bulan dilakukannya pemungutan.
Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran
| 1. | Rekanan wajib membuat Faktur Pajak Standar dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan atau JKP kepada Kontraktor | |
| 2. | Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibuat sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peratura Menteri Keuangan ini. | |
| 3. | SSP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan yang bersangkutan tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Kontraktor sebagai penyetor atas nama Rekanan. | |
| 4. | Dalam hal Rekanan melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPn BM, Rekanan yang bersangkutan wajib mencantumkan jumlah PPn BM yang terutang pada Faktur Pajak Standar. | |
| 5. | Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibuat dalam rangkap 3 (tiga); | |
| – | Lembar ke-1 untuk Kontraktor. | |
| – | Lembar ke-2 untuk pertinggal Rekanan | |
| – | Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor terdaftar. | |
| 6. | SSP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan sebagai berikut: | |
| – | Lembar ke-1 untuk Rekanan | |
| – | Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor terdaftar melalui KPKN. | |
| – | Lembar ke-3 untuk PKP Rekanan dilampirkan pada SPT Masa PPN. | |
| – | Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos. | |
| – | Lembar ke-5 untuk pertinggal Kontraktor. | |
| 7. | Lembar-lembar SSP sebagaimana dimaksud dalam angka 6 diberikan kepada pihak terkait setelah PPN dan atau PPn BM yang dipungut oleh kontraktor disetor kepada Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos. | |
| 8. | Pada setiap lembar Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Kontraktor yang melakukan pemungutan wajib membubuhkan cap “Disetor Tanggal………” dan menandatanganinya. | |
| 9. | Faktur Pajak Standar dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPn BM. | |
Tata Cara Pelaporan
Kontraktor wajib melaporkan PPN dan atau PPn BM yang telah dipungut dan disetor kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor terdaftar dengan menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Masa PPN Bagi Pemungut PPN” yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) setiap bulan, paling lambat pada hari ke-20 (dua puluh) setelah bulan dilakukannya pemungutan, yang masing-masing diperuntukan sebagai berikut:
| – | Lembar ke-1, dengan dilampiri Faktur Pajak Standar lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor terdaftar. |
| – | Lembar ke-2, arsip Kontraktor. |
Mekanisme Pelaporan oleh PKP Rekanan
Untuk PKP Rekanan, jumlah pembayaran yang telah diterima dari Pemungut PPN dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak diterimanya pembayaran.
