PajakOnline.com—Pertumbuhan ekonomi sejumlah negara melambat di Kuartal III 2021 akibat varian Delta, namun kembali menguat di Kuartal IV 2021. Hal ini ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Global pada November 2021 yang tercatat ekspansif di tingkat 54,2, menandai 17 bulan ekspansi.
Pelonggaran restriksi juga berdampak pada berlanjutnya ekspansi manufaktur di seluruh negara ASEAN-6. Indonesia (53,9) dan Malaysia (52,3) mencatat ekspansi tertinggi bulan ini.
Biaya shipping mulai menurun seiring membaiknya rantai pasok, berperan dalam mendorong perdagangan internasional ke depan. Hal ini juga menunjukkan bahwa permintaan impor mitra dagang Indonesia masih terpantau kuat dan diharapkan dapat mendorong kinerja ekspor Indonesia.
Di sisi moneter, negara dengan tekanan inflasi tinggi telah menaikkan suku bunga secara signifikan. Hal ini mengindikasikan terdapat potensi kebijakan moneter yang lebih ketat di tahun 2022 khususnya di negara maju.
The Economist mengumpulkan variabel ekonomi makro 40 negara untuk dilakukan pengukuran vulnerability index terhadap kebijakan moneter AS. Hasilnya, ekonomi Indonesia terbilang cukup kuat, tidak ada indikator oranye atau merah yang menandakan kerentanan. Namun demikian, Indonesia perlu tetap pruden dan menjaga External debt, Forex reserve, dan Current account balance.
Selanjutnya, tren positif aktivitas ekonomi domestik tetap terjaga. Laju pertumbuhan ekonomi Kuartal IV 2021 diperkirakan berada di atas 5,0 persen didukung oleh menguatnya aktivitas konsumsi dan investasi, serta masih tingginya ekspor seiring terkendalinya kondisi pandemi Covid-19.
Meski pemulihan ekonomi global dan domestik terus berlanjut, volatilitas dan ketidakpastian masih cukup tinggi. Berbagai risiko seperti penyebaran virus Covid-19 varian Omicron, percepatan tapering off AS, meningkatnya tekanan inflasi global, serta perlambatan ekonomi Tiongkok masih perlu terus diperhatikan.
“Momentum pemulihan ekonomi kita terus mengalami penguatan kembali sesudah terinterupsi oleh Delta dan untuk 2021 kita perkirakan pertumbuhan ada “dikisaran” 3,5 hingga 4 %. Dimana di kuartal keempat pertumbuhan diprediksi akan di atas 5% karena akselerasi terlihat cukup kuat,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Desember 2021 secara virtual.
Optimisme Pemulihan Ekonomi Domestik
Mobilitas masyarakat terus meningkat dan melampui level pra-pandemi, seiring dengan kondisi pandemi yang relatif terjaga dan pelonggaran PPKM. Untuk pertama kali, pada kuartal IV rata-rata mobilitas menunjukkan nilai positif, yaitu di angka 1,4. Indikator konsumsi dan produksi terkini menunjukkan penguatan yang solid dan diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan.
Neraca perdagangan Indonesia bulan November 2021 melanjutkan tren surplus selama 19 bulan berturut-turut, yaitu mencapai USD3.51 miliar. Hal ini didorong kuatnya kinerja ekspor bulan November 2021 yang mencapai USD22,84 miliar, tertinggi paling tidak sejak tahun 2000.
Kinerja ekspor juga didorong peningkatan permintaan, dampak krisis energi dunia, dan kebutuhan musim dingin. Sementara kinerja impor di bulan November 2021 sebesar USD19,33 miliar, mengindikasikan terus menguatnya sisi produksi terutama untuk mendukung ekspor.
Sampai dengan akhir November 2021, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.310,4 triliun (84,0) persen dari pagu APBN 2021, tumbuh 0,1 persen (yoy). Kinerja Belanja Negara konsisten membaik seiring akselerasi atas kebutuhan belanja di periode sebelumnya. Kerja Keras APBN melalui Belanja Negara juga didukung oleh kinerja program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Realisasi PEN per 17 Desember 2021 mencapai Rp533,60 triliun atau 71,6 persen dari pagu.
Realisasi belanja barang K/L sampai dengan November mencapai Rp408,9 triliun, tumbuh 24,5 persen (yoy), dipengaruhi akselerasi pembayaran beberapa program PEN 2021. Realisasi belanja barang K/L telah memberikan manfaat bagi masyarakat berupa Pengadaan vaksin sebanyak 284,1 juta dosis; bantuan kepada 12,8 juta Pelaku Usaha Mikro menerima Bantuan sebesar Rp15,4 T; Bantuan Operasional Sekolah kepada 8,3 juta siswa sekolah (Kemenag); biaya perawatan kepada 768,9 ribu pasien Covid-19; serta penyaluran subsidi selisih harga biodiesel sebanyak 6,94 juta kiloliter.
Realisasi belanja modal mencapai Rp160,4 triliun, tumbuh signifikan 45,2 persen (yoy), dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan tahun 2020, serta pengadaan peralatan. Belanja modal digunakan antara lain untuk pembangunan bendunngan, jaringan irigasi, jalan, jalur kereta api, jembatan, dan rumah sakit. Selain itu, belanja modal juga digunakan untuk modernisasi almatsus, alutsista dan non alutsista, serta sarana prasarana Polri dan Pertahanan.
Realisasi anggaran perlindungan sosial sampai dengan 30 November 2021 mencapai Rp370,5 triliun. Belanja perlindungan sosial dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan PC PEN sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan terdampak pandemi Covid-19, antara lain berupa: bantuan PKH untuk 10 juta keluarga; bantuan Kartu Sembako kepada 18,1 juta KPM; Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 9,99 juta keluarga; Sembako PPKM untuk 4,86 juta keluarga; Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 15,36 juta usaha mikro; Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 2 bulan bagi 7,48 juta pekerja/buruh; Pemberian BLT Desa untuk 5,62 juta keluarga; penyaluran subsidi energi dan nonenergi; serta Program Pra Kerja bagi 5,96 juta peserta.
Realisasi penyaluran TKDD mencapai Rp711,0 triliun, atau 94,1 persen terhadap pagu APBN. Capaian ini lebih rendah dibandingkan TA 2020 sebesar 99,6 persen disebabkan oleh beberapa Pemda belum memenuhi atau belum menyampaikan laporan syarat salur.
Akselerasi Pembiayaan Investasi berjalan sesuai tahapan yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, seperti pendidikan dan infrastruktur. Tata kelola semakin terjaga dengan adanya Key Performance Indicator (KPI) Pembiayaan Investasi. Selain itu, pencairan alokasi Pembiayaan Investasi dilakukan berdasarkan analisis kinerja dan urgensi. Realisasi Pembiayaan Investasi pada Bulan November mencapai Rp19,715 triliun, terdiri dari PMN kepada lembaga pengelola investasi/Indonesia Investment Authority Rp15,0 triliun; BLU PIP Rp2,0 triliun; dan Kewajiban penjaminan Rp2,715 triliun.
Menguatnya pertumbuhan ekonomi terlihat dari kinerja ekonomi nasional yang telah mendorong berlanjutnya peningkatan kinerja APBN. Per November 2021, Pendapatan Negara mencapai Rp1.699,4 triliun atau 97,5 persen terhadap target. Realisasi tersebut tumbuh 18,2 persen (yoy) ditopang oleh meningkatnya penerimaan perpajakan, Kepabeanan dan Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penerimaan pajak tetap tumbuh positif, menunjukkan aktivitas ekonomi bergerak dan sejalan dengan pemulihan ekonomi. Penerimaan pajak hingga akhir November 2021 mencapai Rp1.082,6 triliun, tumbuh 17,0 persen (yoy) didorong pertumbuhan Pajak Lainnya yang tumbuh 79,7 persen (yoy) akibat dampak penyesuaian tarif Bea Materai serta PPh Migas yang tumbuh 57,7 persen (yoy) didorong kenaikan harga komoditas migas. Selanjutnya, PPN tumbuh 19,8 persen (yoy) didorong peningkatan aktivitas ekonomi yang kembali normal dan peningkatan impor. Di sisi lain, PBB tumbuh negatif 6,2 persen (yoy), masih ditopang oleh pendapatan PBB Migas.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp232,3 triliun atau sebesar 108,1 persen terhadap target pada APBN 2021, tumbuh 26,6 persen (yoy). Penerimaan Bea Cukai sudah melebihi target dan diperkirakan masih tumbuh, didorong tren positif Bea Masuk, resiliensinya performa Cukai, serta kinerja meyakinkan Bea Keluar. Bea Masuk tumbuh 18,25 persen (yoy) dipengaruhi tren kinerja impor nasional yang terus meningkat. Cukai yang tumbuh 10,8 persen (yoy) akibat efektifitas kebijakan dan pengawasan di bidang Cukai dan membaiknya kondisi pandemi nasional, serta Bea Keluar yang tumbuh 819,49 persen (yoy) didorong peningkatan volume ekspor dan harga komoditi tembaga, bauksit, dan produk kelapa sawit.
