PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran yang dikeluarkan negara melalui berbagai instansi guna pembangunan infrastruktur jalan di Lampung dan Pulau Sumatera. “Tahukah kamu berapa jumlah APBN dan APBD serta instrumen Keuangan Negara yang dialokasikan untuk pembangunan jalan di Lampung dan Sumatra?” kata Sri Mulyani melalui media sosial Instagram resminya @smindrawati, dikutip hari ini, Senin (8/5/2023).
Menkeu menyebutkan, pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke Pemerintah Daerah (Pemda) berupa Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) dari APBN 2023 untuk pembangunan jalan Provinsi/Kabupatan/Kota Lampung sebesar Rp402,44 miliar. Dana ini diperuntukkan membangun 231,9 kilometer jalan. Sebagai informasi, APBN 2023 yang disalurkan melalui Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan Jalan Nasional yakni sebesar Rp588,7 miliar untuk tahun ini.
“Sudah terealisasi Rp81,6 miliar hingga 2 Mei 2023. Realisasi tahun 2022 sendiri mencapai Rp508,1 miliar,” katanya.
Sementara itu, dana alokasi yang bersumber dari APBD 2023 untuk program penyelenggaraan jalan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Lampung mencapai Rp2,16 triliun. Adapun, khusus Provinsi Lampung sendiri sebesar Rp886,8 miliar.
“Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara,” katanya.
Sri mengatakan, anggaran pembangunan jalan Tol Trans Sumatra yang melintasi Lampung dengan dana yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero).
Setidaknya, ada 2 ruas tol Trans Sumatra yang melintasi Lampung yakni ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140 km dengan dukungan pemerintah berupa PMN senilai Rp2,2 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp22,09 triliun.
Selanjutnya ruas Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km dengan dukungan Pemerintah dalam bentuk PMN Rp4 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp14,37 triliun. Selain itu, pendanaan pembabasan lahan dari kedua ruas tol tersebut dianggarkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Untuk ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sebesar Rp3,75 triliun dan ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebesar Rp1,86 triliun. “Dalam kunjungan Presiden @jokowi ke Propinsi Lampung, disampaikan bahwa Pemerintah akan membangun jalan-jalan yang rusak – dan tugas pembangunan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota,” kata Sri.
