PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah secara serius tengah melakukan strategi besar perekonomian negara dengan mendesain ekosistem kendaraan listrik. Menurut Presiden, Indonesia memiliki hampir semua yang dibutuhkan untuk membuat ekosistem tersebut dan menjadikan negara lain bergantung kepada kita.
“Bagaimana membangun sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita karena kita memiliki nikel, memiliki tembaga, memiliki bauksit, memiliki timah, dan potensi kita ini gede sekali,” kata Jokowi saat berpidato dalam acara Kompas100 CEO Forum Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12/2022).
Kepala Negara mencontohkan keberhasilan Taiwan yang fokus mengembangkan cip dan Korea Selatan yang mengembangkan industri komponen-komponen elektronik sehingga membuat ketergantungan dari negara-negara lain.
“Saya lihat terus, saya lihat yang membuat mereka melejit salah satunya, ini hanya salah satu, membuat komponen-komponen digital sehingga perusahaan-perusahaan besar di Amerika semuanya tergantung pada dia, butuh dia,” kata Jokowi.
Presiden menyampaikan, Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem kendaraan listrik terutama baterai listrik atau EV battery karena cadangan nikel Indonesia adalah nomor satu di dunia, timah nomor dua, bauksit nomor enam, serta tembaga nomor tujuh dunia.
Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun ekosistem kendaraan listrik, utamanya dalam membuat baterai listrik. Kepala Negara memerinci, cadangan nikel Indonesia adalah nomor satu di dunia, timah nomor dua di dunia, bauksit nomor enam di dunia, dan tembaga nomor tujuh di dunia.
“Membangun ekosistem EV battery itu kita hanya kurang litium, enggak punya. Saya kemarin sudah sampaikan ke Prime Minister [Australia], Albanese, ‘Australia punya litium, kita boleh beli, dong, dari Australia.’ Terbuka, ‘silakan.’ Tapi ternyata dari kita sudah ada yang punya tambang di sana. Ini strategis, benar melakukan intervensi seperti itu sehingga ekosistem besar yang ingin kita bangun jadi,” kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan, yang kemudian menjadi tantangan adalah mengintegrasikan bahan-bahan tersebut karena posisinya yang tersebar di beberapa tempat berbeda di Indonesia, misalnya tembaga yang ada di Papua dan Sumbawa, nikel di Sulawesi, serta bauksit di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau.
“Mengintegrasikan ini sebuah barang yang tidak gampang sehingga jadi sebuah ekosistem itu. Inilah yang terus, saya mati-matian, harus jadi karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati, leap frog menuju ke peradaban yang lain. Saya mati-matian untuk ini,” tegasnya.
Lebih jauh, Presiden meyakini bahwa ketika ekosistem besar kendaraan listrik tersebut jadi, maka investasi akan datang dengan sendirinya ke Indonesia. Presiden mengatakan bahwa Indonesia terbuka terhadap hal tersebut, asal para investor turut menggandeng perusahaan swasta Indonesia maupun dengan badan usaha milik negara (BUMN) sehingga terjadi transfer teknologi.
“Kalau ini jadi, percaya saya, perkiraan saya [tahun] 2026, 2027 kita sudah lompatan ini akan kelihatan, akan berbondong-bondong masuk karena industri otomotif ke depan, baik itu sepeda motor listrik, mobil listrik, itu akan menggantikan mungkin lebih dari 50 persen dari demand pasar yang ada. Inilah yang harus kita tangkap. Begitu ini jadi, saya kemarin hitung-hitungan, saya hitung berapa sih? 60 persen mobil listrik, kendaraan listrik akan tergantung pada EV battery kita, 60 persen dari pangsa pasar yang ada di dunia. Inilah kekuatan besar kita nanti, seperti tadi komponen digital, seperti tadi cip,” ujarnya.
Selain itu, kehadiran ekosistem besar kendaraan listrik juga akan mendongkrak pendapatan negara, baik melalui penerimaan pajak, royalti, dividen, bea ekspor, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jika penerimaan negara bertambah, Presiden melanjutkan, artinya anggaran untuk Dana Desa juga bertambah. Dengan demikian, masyarakat desa juga akan turut menikmati hasil dari ekosistem kendaraan listrik yang tengah dibangun oleh pemerintah.
“Dana Desa yang telah kita gelontorkan selama enam tahun sudah Rp468 triliun, artinya peredaran uang yang ada di desa-desa kita, 74.800 desa yang kita miliki menjadi makin berputar-putar, akan makin banyak, dan itu mau-tidak mau akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita yang ada di desa. Inilah saya kira yang namanya keadilan,” pungkasnya.
