PajakOnline.com—Pemerintah dengan menggunakan instrumen APBN berupaya keras agar kesejahteraan rakyat tidak mengalami penurunan yang sangat tajam akibat dampak pandemi.
“Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) memberikan perhatian sangat besar kepada perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling rentan, memberikan dukungan insentif fiskal untuk membantu UMKM dan koperasi, serta memberikan dukungan bagi dunia usaha agar mampu bertahan dan bangkit kembali,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah, Kamis (15/7/2021).
Program Perlindungan Sosial PC-PEN pada tahun 2020 mampu menahan lonjakan kenaikan kemiskinan dan pengangguran, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke zona positif. Tingkat pengangguran terbuka dapat ditahan pada level 7,07 persen meskipun meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,23 persen. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan yang dapat dijaga tidak lebih dari 10,19 persen pada tahun 2020 meskipun meningkat dari capaian di tahun 2019 yang dapat ditekan hingga 9,22 persen.
Di sisi lain, pandemi juga mengakibatkan Rasio Gini sedikit meningkat menjadi 0,385, dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,380. Meskipun demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 masih tetap dapat ditingkatkan menjadi 71,94 dibandingkan tahun 2019 sebesar 71,92.
“Ini adalah suatu hasil dari berbagai pelaksanaan Program PC-PEN tahun 2020 yang begitu responsif menghadapi guncangan pandemi,” kata Menkeu.
Hasil survey dari berbagai Lembaga baik internal Pemerintah, seperti TNP2K maupun dari eksternal, seperti Prospera, LPEM FEB UI, Lembaga Demografi, dan bahkan Bank Dunia, menunjukkan program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam PC PEN berhasil melindungi kelompok yang paling rentan sehingga secara efektif menahan pemburukan, serta menjaga daya tahan dan survival di tengah tekanan yang luar biasa.
“Ketepatan sasaran yang awalnya masih kurang, dinilai makin membaik dengan terjadinya peningkatan inklusi keuangan dari penerima, juga adanya dampak dari sisi peningkatan kompetensi melalui program Kartu Prakerja, bantuan subsidi kuota dan diskon listrik juga dimanfaatkan dan memberikan dukungan yang luar biasa bagi masyarakat,” ungkap Menkeu.
Efektivitas program terkait dukungan UMKM juga dinilai mampu membuat penerima bertahan selama pandemi. Program penempatan dana juga berhasil menahan penurunan omzet UMKM, bahkan terdapat UMKM yang justru mengalami kenaikan omzet dan keuntungan.
“Bantuan Pelaku Usaha Mikro efektif berfungsi sebagai cash buffer, karena 60 persen penerima tidak memiliki cadangan kas lebih dari 10 hari, dan pemanfaatannya optimal, baik untuk membeli bahan baku maupun sewa alat produksi,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Di sisi lain, berbagai program insentif perpajakan yang diberikan kepada dunia usaha juga membantu tidak hanya usaha kecil dan mikro, namun juga kelompok usaha besar, terutama dalam menjaga cash flow di tengah tekanan penurunan omset sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat ditekan.
“Insentif perpajakan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan daya beli, membantu likuiditas dan kelangsungan usaha. Survey menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif perpajakan didominasi oleh wajib pajak yang paling terdampak pandemi, yaitu 47 persen di sektor perdagangan, 19 persen di sektor industri pengolahan, dan 7 persen sektor konstruksi,” tutup Menkeu Sri Mulyani.
