PajakOnline.com—Realisasi Belanja Negara sampai dengan 28 Februari 2021 mencapai Rp282,7 triliun atau 10,3 persen APBN 2021, tumbuh 1,2 persen (yoy), terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp179,7 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp103,0 triliun.
Realisasi belanja Pemerintah Pusat terutama didukung oleh pertumbuhan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 15,8 persen (yoy) akibat peningkatan belanja modal untuk proyek infrastruktur dasar lanjutan tahun 2020 serta infrastruktur konektivitas, dan pertumbuhan belanja barang sebesar 13,5 persen (yoy) yang digunakan untuk penanganan Covid-19 termasuk pelaksanaan program vaksinasi.
Selanjutnya, belanja non-K/L juga tumbuh sebesar 6,1 persen (yoy) didorong oleh realisasi subsidi energi. Selain itu, realisasi belanja bansos K/L mencapai 17 persen pagu APBN 2021, didukung peningkatan realisasi bansos Kementerian Sosial untuk penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), sementara penyaluran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dilakukan sesuai bulan seiring membaiknya arus kas BPJS Kesehatan.
Di masa pemulihan ini, sektor kesehatan menjadi sektor pendukung pemulihan ekonomi dan pondasi bagi peningkatan produktivitas nasional. Komitmen Pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dibuktikan dengan peningkatan anggaran kesehatan secara tajam hingga 61,5 persen (yoy) di tahun 2021, bahkan melampaui mandatory spending APBN, yaitu mencapai Rp296,4 triliun atau 10,8 persen dari total APBN 2021. Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp220,1 triliun yang diperuntukkan untuk testing dan tracing, biaya perawatan, insentif nakes, program vaksinasi, dan komunikasi.
“Kita akan terus melihat berbagai instrumen pemulihan ekonomi, baik dari sisi belanja, insentif dan pemulihan. Sektor kesehatan adalah sektor yang memberikan dukungan bagi pemulihan ekonomi, dan untuk mengembalikan keseluruhan aktivitas dan produktivitas nasional. Belanja-belanja negara yang sudah membaik akan kita monitor secara sangat detail, sehingga bisa menjadi faktor pendukung pemulihan secara berkelanjutan,” tambah Menkeu.
Sementara itu, penyaluran dana TKDD sampai dengan 28 Februari 2021 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama dipengaruhi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik /Dana BOS yang belum disalurkan, karena baru diterimanya data rekening dan surat rekomendasi penyaluran BOS dari Kemendikbud pada akhir Februari 2021, namun akan segera disalurkan pada Maret 2021.
Di sisi lain, peningkatan kinerja penyaluran TKDD terjadi untuk: (1) Peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) akibat penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp6,1 triliun untuk penyelesaian KB DBH 2019, (2) Peningkatan Dana Desa akibat percepatan permohonan penyaluran oleh Pemda untuk penyaluran BLT Desa pada bulan Januari.
Output hingga Februari 2021 Dirasakan Langsung Manfaatnya oleh Masyarakat
Sampai dengan akhir Februari 2021, hasil nyata APBN 2021 yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat antara lain: pembangunan bendungan sebanyak 53 unit, pembangunan jalan irigasi sebanyak 600 km, rehabilitasi jalan irigasi sebanyak 3.900 km, dan pembangunan jaringan irigasi tanah sepanjang 100 km, serta pembangunan jalur KA sepanjang 234,36 km’sp.
Selain itu, Pemerintah juga memberikan dukungan produksi sebanyak 6,28 juta ton padi dan 5,4 juta ton jagung, pembangunan kapal penyeberangan perintis, dan pembangunan pelabuhan di 3 lokasi.
Di bidang kesehatan dan perlindungan sosial, APBN 2021 telah digunakan untuk pemberian bantuan iuran peserta PBI JKN sebanyak 96,5 juta jiwa, penugasan khusus tentara kesehatan (Nusantara Sehat) sebanyak 702 orang, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran program kartu sembako kepada 15,93 juta KPM, dan penyaluran bansos tunai kepada 9,19 juta KPM, serta pelaksanaan vaksinasi tahap 1 untuk 4,8 juta orang dan tahap 2 sebanyak 1,9 juta orang.
Bersambung
