PajakOnline.com—Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memerintahkan kader partai politik berlambang pohon beringin itu untuk memperjuangkan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. Partai Golkar menolak pemilu dengan sistem proporsional tertutup.
“Terkait dengan sistem pemilu, seluruh daerah dan ormas meminta agar pemilu dilakukan secara proporsional terbuka. Oleh karena itu, menugaskan kepada DPP untuk terus berjuang agar sistem proporsional terbuka bisa diperjuangkan,” kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (4/6/2023).
Dalam Rakernas Partai Golkar, Airlangga juga menyampaikan bahwa partainya sepakat agar pemilihan sosok calon presiden dan calon wakil presiden di tangan ketua umum. Artinya, Airlangga sendirilah yang akan menetapkan figur tersebut.
“Untuk pilpres memberikan mandat kepada ketua umum untuk menetapkan capres-cawapres dan koalisi bersama Partai Golkar,” katanya.
Sedangkan mengenai nama bakal calon anggota legislatif (bacaleg), keputusan Rakernas Partai Golkar meminta agar nama bacaleg disesuaikan. Hal itu merujuk lantaran hingga saat ini Partai Golkar masih mengajukan nomor urut sesuai alfabetis.
“Partai Golkar bakal calon legislatif masih menurut alfabetis, nah ini diminta untuk pada waktunya dibuat berdasarkan nomor urut. Dan nomor urut itu berbasis kepada PDLT yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela,” katanya.
