Tag: Aset Kripto

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan delapan kebijakan strategis untuk memperkuat penerimaan dan penegakan hukum perpajakan pada 2027. ...

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak kripto telah mencapai Rp2,03 triliun hingga April 2026. Penerimaan pajak ...

PajakOnline | Penerimaan pajak atas aset kripto mencapai Rp1,81 triliun hingga 30 November 2025.Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun ...

PajakOnline | Para pemilik aset kripto harus melaporkan hartanya tersebut dalam Surat Pemberitahunan Tahunan atau SPT. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor ...

PajakOnline | Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pajak atas transaksi aset kripto, yakni PMK Nomor 50 Tahun ...

PajakOnline | Pelaku usaha pasar kripto mendorong reformasi regulasi industri kripto untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. CEO Indodax Oscar Darmawan ...

PajakOnline | Transaksi aset kripto tercatat terus meningkat dari waktu ke waktu. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melaporkan hingga Oktober ...

PajakOnline.com—Transaksi aset kripto terus meroket mencapai Rp301,75 triliun hingga Juni 2024 atau sepanjang semester I/2024. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan ...

PajakOnline.com—Pemerintah mencatat setoran pajak kripto terkumpul sebesar Rp798,84 miliar sampai dengan Juni 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan ...

PajakOnline.com—Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJ) Mahendra Siregar mengungkap modus pencucian uang melalui aset digital seperti aset kripto berpotensi ...

PajakOnline.com—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat transaksi aset kripto mencapai Rp158,84 triliun sepanjang kuartal I/2024 di Indonesia. Hal tersebut membuktikan popularitas ...

PajakOnline.com—Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memastikan alih pengelolaan aset kripto akan berada di bawah lembaganya pada ...

PajakOnline.com—Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memperbarui ketentuan tentang jenis-jenis aset kripto yang secara legal bisa diperdagangkan di Indonesia. Melalui ...

PajakOnline.com—Transaksi aset kripto di Indonesia dikenakan pajak berlaku sejak 1 Mei 2022 dan mulai dibayarkan pada Juni 2022. Wajib Pajak ...

PajakOnline.com—Pemerintah telah memberlakukan pemajakan atas aset kripto sejak 1 Mei 2022, yang mulai dibayarkan serta dilaporkan pada Juni 2022. Wajib ...

PajakOnline.com—Wajib pajak yang merupakan investor kripto harus melaporkan aset kripto yang dimilikinya dalam daftar harta atau utang dalam Surat Pemberitahuan ...

PajakOnline.com—Pengelolaan aset kripto dan perdagangan derivatif bakal beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengalihan tersebut tercantum dalam Undang-undang Pengembangan dan ...

PajakOnline.com—Penerimaan pajak aset kripto seperti Bitcoin, Etherium, dan kawan-kawannya terus mengalami perlambatan dalam 4 bulan terakhir ini. Tren itu sekaligus ...

PajakOnline.com—Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 ...

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan, pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baru, selain instansi pemerintah, termasuk pemungut transaksi pajak aset kripto ...

PajakOnline.com—Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan memperketat perizinan perdagangan aset kripto dan terus mengatur dan mengawal perdagangan aset kripto ...

PajakOnline.com—Plt Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko mengungkapkan, Indonesia merupakan negara teratas di ASEAN dengan nilai ekonomi digital sebesar USD70 miliar. “Kementerian ...

PajakOnline.com—Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 11 ...

PajakOnline.com—Transaksi kripto berpotensi menambah penerimaan pajak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ...

PajakOnline.com— Wajib pajak investor aset kripto yang rugi tetap akan kena pajak. Pemajakan aset kripto telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ...

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimbau para investor untuk memilih Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) atau Exchanger yang terdaftar di ...

PajakOnline.com—Pemerintah Indonesia menerbitkan aturan pengenaan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) berharap aturan pajak ...

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan Pajak Penghasilan (PPh) atas perdagangan aset kripto tidak bisa dikreditkan. DJP menjelaskan, PPh yang dikenakan ...

PajakOnline.com— Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan aset kripto merupakan sebuah komoditas, sehingga memenuhi kriteria sebagai objek pajak pertambahan nilai ...

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengatur ketentuan pelaporan pajak penghasilan (PPh) bagi penjual ataupun pembeli aset kripto. Wajib pajak yang ...

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merilis peraturan yang mengatur pemajakan kripto. Peraturan pajak kripto ini tercantum dalam Peraturan Menteri ...

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya mengenakan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0,1 persen-0,2 persen dalam transaksi pembelian aset ...

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memungut pajak penghasilan (PPh) Final sebesar 0,1 persen untuk transaksi aset digital mulai 1 ...

PajakOnline.com—Potensi pajak dari aset kripto ternyata cukup besar. Tercatat, sampai dengan akhir Februari 2022 transaksi aset kripto mencapai Rp83,8 triliun ...