PajakOnline.com—Tahun 2022 mendatang, merupakan tahun yang sangat penting dan krusial untuk memperkuat kerjasama global dalam mecapai pemulihan ekonomi global. Indonesia telah mengidentifikasi beberapa agenda pembangunan infrastruktur potensial untuk tahun 2022 dan berharap dapat mendiskusikannya dengan banyak pemangku kepentingan. Di antara agenda infrastruktur potensial, yang pertama adalah mendorong investasi infrastruktur yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speechnya pada B20-G20 Dialogue on Finance and Infrastructure Accelerating Sustainable and Inclusive Growth secara virtual, belum lama ini.
“Infrastruktur berkelanjutan memiliki potensi kontribusi yang sangat besar dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memperkuat tata kelola termasuk proses persiapan proyek dan pelibatan pemangku kepentingan,” jelas Menkeu.
Menkeu menambahkan, hal ini perlu dilakukan dengan tepat agar manfaatnya dapat dinikmati secara tepat waktu bagi banyak negara. Beberapa negara masih menghadapi gap capacity terutama pada tata kelola dalam mengembangkan proyek infrastruktur yang berkelanjutan. Oleh karena itu dukungan internasional dan upaya domestik harus diupayakan bersama.
“Kedua, alur kerja atau peta jalan menuju infrastruktur sebagai kelas aset sangat penting untuk memastikan pasar yang berfungsi dengan baik untuk pembiayaan infrastruktur, melindungi kepentingan investor dan pada saat yang sama memastikan efisiensi, stabilitas dan memegang nilai integritas serta anti-korupsi sambil meminimalkan peraturan yang tidak perlu,” tambahnya.
Ketiga mengembangkan regulasi infrastruktur digital. Pertumbuhan ekonomi digital telah menyebabkan munculnya risiko regulasi baru, termasuk privasi, kebijakan persaingan informasi dan keamanan siber. Agenda infrastruktur digital membutuhkan pendekatan umum untuk membantu mempromosikan infrastruktur, sumber pendanaan dan kesepakatan prinsip peraturan umum untuk berdampak pada kesetaraan pembangunan.
“Terakhir, penting untuk menegaskan kembali komitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan upaya kolektif G20 untuk memastikan bahwa semua sektor perekonomian dapat pulih bersama dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Agenda pembangunan infrastruktur dalam G20 pada tahun 2022 ketika Indonesia akan memegang presidensi, harus mencerminkan aspirasi penting ini,” kata Menkeu Sri Mulyani
